“Model Ekonomi Jepang”

“Model Ekonomi Jepang”

sebagai suatu strategi pembangunan di Kawasan Asia-Pasifik (Korea Selatan,Taiwan)

Pendahuluan

Kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi yang berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang di dunia umumnya dan di kawasan Asia-Pasifik pada khususnya tidak bisa lepas dari usaha-usaha, pengaruh, serta tindakan negara-negara besar (Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Jepang) dalam menjamin terpeliharanya sistem peronomian di dunia, khususnya di kawasan Asia-Pasifik sendiri keberadaan suatu negara yang sangat dominan berpengaruh dalam perkembangan perekonomian di kawasan tersebut. Di kawasan tersebut Jepanglah yang menjadi Pedoman negara kawasan Asia-Pasifik dalam pembangunan berkelanjutan di Kawasan tersebut.

Latar Belakang Masalah

Melihat pendahuluan tadi, dapat kita ambil perumusan masalah yaitu:

v Bagaimanakah bentuk Ekonomi Pembangunan Jepang?

v Bagaimanakah Pengaruh dari model Perekonomian Jepang (development state) di Kawasan Asia-Pasifik (Taiwan dan Korea Selatan)?

Pembahasan

Pembangunan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik tidak lepas dari peran Jepang sebagai penyedia bantuan luar negeri, sebagai pasar Impor, dan sumber investasi asing bagi kawasan Asia-pasifik, hal ini terbukti dengan munculnya negara-negara Industri baru ( NICs, Newly Industrializing Countries)[1] seperti Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, dan Singapura. Sebenarnya peran Jepang sendiri tidak luput dari peranan sistem Internasional dalam hal ini Amerika Serikat, dalam hal ini Amerika Serikat dengan liberalisme-nya bersedia mendukung keberhasilan dari sistem tersebut. Pada masa yang lalu, telah terbukti betapa model perkonomian Jepang yang liberalis itu ternyata lebih mampu menyesuaikan diri terhadap goncangan-goncangan yang disebabkan faktor eksternal maupun internal di Kawasan Asia, terutama yang berdimensi ekonomi, sehingga menjadikan Jepang sebagai pelopor model perekonomian liberal di Kawasan Asia-Pasifik.

Sudah terjadi suatu perpindahan modal yang sangat besar dari Eropa, yang merupakan pusat keuangan dunia pada masa itu, ke dunia Asia Pasifik. Kedua raksasa ekonomi, Amerika Serikat dan Jepang tidak perlu lagi berpaling ke pasar uang Eropa untuk kebutuhan modal mereka; mereka sendiri sudah menjadi negara kreditor sebagai akibat dari perkembangan industri yang sangat cepat. Dan perubahan ini, pergeseran pusat keuangan dari Eropa, dari Lautan Atlantik ke Asia Pasifik.[2]

Sebagai salah satu dari empat Macan Asia Timur, Korea Selatan telah mencapai rekor pertumbuhan yang memukau, membuat Korea Selatan ekonomi terbesar ke-12 di seluruh dunia. Setelah berakhirnya PDII, PDB per kapita kira-kira sama dengan negara miskin lainnya di Afrika dan Asia. Kemudian Perang Korea membut kondisi semakin parah. Sekarang PDB per kapita kira-kira 20 kali lipat dari Korea Utara dan sama dengan ekonomi-ekonomi menengah di Uni Eropa. Pada 2004, Korea Selatan bergabung dengan "klub" dunia ekonomi trilyun dolar. Kesuksesan ini dicapai pada akhir 1980-an dengan sebuah sistem ikatan bisnis-pemerintah yang dekat, termasuk kredit langsung, pembatasan impor, pensponsoran dari industri tertentu, dan usaha kuat dari tenaga kerja. Pemerintah mempromosikan impor bahan mentah dan teknologi demi barang konsumsi dan mendorong tabungan dan investasi dari konsumsi. Krisis Finansial Asia 1997 membuka kelemahan dari model pengembangan Korea Selatan, termasuk rasio utang/persamaan yang besar, pinjaman luar yang besar, dan sektor finansial yang tidak disiplin. Pertumbuhan jatuh sekitar 6,6% pada 1998, kemudian pulih dengan cepat ke 10,8% pada 1999 dan 9,2% pada 2000. Pertumbuhan kembali jatuh ke 3,3% pada 2001 karena ekonomi dunia yang melambat, ekspor yang menurun, dan persepsi bahwa pembaharuan finansial dan perusahaan yang dibutuhkan tidak bertumbuh. Dipimpin oleh industri dan konstruksi, pertumbuhan pada 2002 sangat mengesankan di 5,8%.[3]

Taiwan memiliki ekonomi kapitalis yang dinamik dengan panduan investasi dan perdagangan asing oleh pemerintah yang terus berkurang. Untuk menjaga trend ini, beberapa bank milik-pemerintah dan perusahaan industri telah diswastanisasikan. Pertumbuhan nyata dalam GDP memiliki rata-rata 8% selamat 3 dekade terakhir. Ekspor telah tumbuh cepat dan telah menyediakan dorongan utama bagi industrialisasi. Tingkat inflasi dan pengangguran rendah; surplus perdagangan sangat penting; dan persediaan mata uang asing merupakan ketiga terbesar dunia. Pertanian menyumbangkan 3% dari GDP, turun dari 35% pada 1952. Industri tradisional yang membutuhkan banyak tenaga kerja secara stabil dipindahkan ke luar dan digantikan dengan industri berpusat pada modal dan teknologi. Taiwan telah menjadi investor utama di RRT, Thailand, Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Pasaran pekerja yang semakin meluas telah mengakibatkan masuknya pekerja asing, baik yang legal maupun ilegal. Karena pendekatan keuangan yang konservatif dan kekuatan berbisnisnya, Taiwan menderita sedikit saja dibanding tetangganya dalam krisis finansial Asia pada 1998-1999.[4]

Pada tahun 2003, total ekspor Taiwan sebesar U.S.$150.6 miliar dengan biaya import sebesar U.S.$127.2 miliar yang sebagian besar kerjasama perdagangan dilakukan dengan Jepang dan Amerika sedangkan, total ekspornya sebesar U.S.$150.6 miliar dengan biaya impor sebesar U.S.$127.2 miliar

Jepang merupakan suatu negara yang relatif terlambat membangun perekonomiannya, faktor ini membawa dampak kuatnya intervensi negara dalam berbagai kegiatan dan usaha pembangunan ekonomi, untuk itu pemerintah Jepang cenderung untuk mengurangi peranan oposisi dan memperkuat peranan borokrasi demi mencurahkan segala perhatian bangsa kepada upaya pembangunan ekonomi. Bentuk negara ini disebut sebagai negara pembangunan yang berbeda dari model Uni Soviet maupun model negara pengawas yang dianut oleh Amerika Serikat dan negara-negara Industri maju Barat lainnya. Pada model negara pembangunan (development state) di Jepang ada beberapa hal yang sangat membedakannya. Jepang meninggalkan komitmen ideologi yang berlebihan maupun kepemilikan atas semua alat produksi dan sumber daya oleh negara pada dasawarsa terakhir pada abad 19, yaitu ketika korupsi dan efesiensi sudah sedemikian parah hingga memaksa pemerintah Jepang membiarkan pertumbuhan swasta, ada pun pihak swasta yang sekarang ini tumbuh di Jepang sebenarnya adalah hasil koneksi politik dari kelas elit yang berkuasa. Model negara pembangunan ini mencoba menyesuaikan semua tujuan-tujuan pembangunan dengan berlangsungnya mekanisme pasar (di mana harga-harga ditentukan oleh ukuran nilai yang nyata dan bukan oleh keputusan/selera penguasa ; hak milik perorangan diakui secara penuh baik dalam teori, maupun prakteknya; dan pembuatan keputusan disentralisasikan). Sedangkan pada negara-negara yang lebih lamban membangun industri seperti Korea Selatan dan Taiwan, model keterbelakangan ini dipilih sebagai solusi untuk mengatasi aneka masalah keterbelakangan dan ketergantungan mereka kepada pihak-pihak luar.

Model negara pembangunan berbeda dengan regulatory state[5], yaitu bentuk pemerintahan dan pola ekonomi yang bisa dijumpai di Amerika Serikat. Model ini juga melakukan intervensi ke berbagi kegiatan ekonomi, hanya intervensi ini dimaksudkan untuk menjamin berlangsungnya persaingan bebas, yaitu untuk mengawasi dan mengusahakan agar semua pihak yang terlibat bekerja dalam aturan permainan yang berlaku demi tercapainya efesiensi dan efektifitas. Negara pembangunan sendiri lebih menaruh perhatian kepada upaya-upaya untuk peningkatan kemampuan dan saing internasional dari sektor-sektorindustri domestik. Jelas ini diserahkan kepada suatu kebijakan yang bersifat nasionalis. Pelaksanaannya akan diserahkan kepada kalangan birokrasi berdasarkan proses konsultasi, kooperasi, dan kompetisi dengan pihak swasta dan politisi.

Perkembangan ekonomi di Asia-Pasifik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kepentingan Jepang dan segala dampaknya di kawasan ini dari masa ke masa. Dalam kedudukannya sebagai negara hegemoni yang sangat berkepentingan atas kelanggengan sistem internasional pasca perang dunia kedua, maka seluruh pengaruh Amerika Serikat juga harus diperhitungkan. Kepentingan dan pengaruh Jepang atas Korea Selatan dan Taiwan ini terbagi ke dalam dua periode. Pertama pada perang dunia kedua dan setelah perang dunia kedua, pada periode pertama proses awal industrialisasi yang diperkenalkan Jepang telah ikut melibatkan sekelompok usahawan kecil yang bekerja di sektor pengolahan yang kemudian menjadi cikal bakal kelas pengusaha yang tangguh di Korea Selatan dan Taiwan tentunya atas arahan dari pemerintahan Jepang yang dulunya pernah memerintah Korea dan Taiwan beberapa tahun, sedangkan kondisi setelah perang dunia kedua adalah Korea Selatan dan Taiwan termasuk juga Jepang sendiri masuk kedalam hegemoni Amerika Serikat dimana setiap tindakan dan kondisi Amerika Serikat mempengaruhi negara-negara di kawasan Asia-Pasifik termasuk Jepang sendiri walaupun tanpa menghilangkan sedikitpun model negara pembangunan.

Kesimpulan

Melihat uraian ini, kita tentunya dapat mengambil kontribusi yang positif bagi perkembangan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik dengan melihat keberhasilan kondisi kedua negara (Korea Selatan dan Taiwan) yang mana kita dapat melihat bahwa model ekonomi pembangunan ini dapat berkembang di kdua negara tersebut dimana peranan pihak swasta sangat berpengaruh dalam sistem tersebut yang tentunya memberikan dampak yang positif bagi perkembangan perekonomian di kedua negara tersebut, dan harapan kita disini adalah bagaimana model ekonomi Jepang ini dapat diterapkan kebeberapa negara di kawasan Asia-Pasifik khususnya dan Dunia umumnya.

---

[1] Negara-negara Industri baru ( Newly Industrializing Countries) bermunculan ketika Pasca Perang Dunia II, dimana negara-negara tersebut masuk kedalam Pax Americana.

[2] Dari Dr. Ratu Langie dalam (Ekonomi Politik Asia Pasifik Pada Tahun 1937 dan Kecenderungannya di Abad XXI) dari http://www.geocities.com/landaratulangi/indopac/luhuratu.html

[3] Diambil dari http://id.wikipedia.org/wiki/Korea_Selatan

[4] Diambil dari http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Taiwan

[5] Model dari regulatory state juga dianut oleh negara-negara Eropa barat.